Apa Itu BNP2TKI? Tenaga Kerja Indonesia Wajib Tahu!

BNP2TKI merupakan singkatan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Pada dasarnya, BNP2TKI adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang melaksanakan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri secara terintegrasi. Visi lembaga ini yaitu terwujudnya penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Ditinjau dari visinya, tujuan BNP2TKI adalah untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi pekerja migran Indonesia. Tak hanya itu, melalui BNP2TKI pemerintah berupaya menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial tenaga kerja Indonesia. Agar mengetahui secara lengkap terkait BNP2TKI, simak rangkumannya berikut ini.

Perubahan Nama BNP2TKI Menjadi BP2MI

Pada akhir Desember 2019, BNP2TKI resmi berubah nama atau direvitalisasi menjadi BP2MI. BP2MI adalah singkatan dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perubahan nama ini ditandai dengan penandatanganan Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 90 Tahun 2019. Tak hanya nama yang berubah, struktur dan fungsi lembaga tersebut juga berubah. BNP2TKI yang dulu lebih berfokus pada pengawasan administratif dan kesiapan pekerja migran Indonesia. Saat ini, BP2MI memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik terkait kesejahteraan dan pelindungan hak asasi pekerja migran Indonesia. Peraturan Presiden tersebut juga memangkas susunan organisasi, dari 8 bidang menjadi 5 bidang dalam satu lembaga.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pelayanan yang terpadu. Khususnya dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Kedepannya, BP2MI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri di bidang ketenagakerjaan, dan dipimpin oleh Kepala BP2MI.

Tugas dan Fungsi BNP2TKI

BNP2TKI memiliki 2 tugas pokok, antara lain:

1. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah Pengguna pekerja migran atau Pengguna berbadan hukum di negara penempatan.
2. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut terkait: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), sumber-sumber pembiayaan, dan peningkatan kualitas calon TKI. BNP2TKI juga melayani penyelesaian masalah, informasi, serta peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Dalam menjalankan tugasnya, BNP2TKI yang kini menjadi BP2MI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

• Pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
• Pelaksanaan pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
• Penerbitan dan pencabutan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
• Penyelenggaraan pelayanan penempatan;
• Pengawasan pelaksanaan pelayanan jaminan sosial;
• Pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
• Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
• Pelindungan selama bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
• Pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
• Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BP2MI;
• Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BP2MI; dan
• Pengawasan internal atas pelaksanaan tugas BP2MI.

Berdasarkan Perpres Nomor 90 Tahun 2019, selain tugas dan fungsi di atas, BP2MI berhak menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai standar perjanjian kerja, penandatanganan, dan verifikasi. Tak hanya itu, BP2MI juga menetapkan biaya penempatan pekerja migran Indonesia dan proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja. Dalam aturan yang baru, lembaga ini memiliki susunan organisasi yang terdiri atas: Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, serta Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. 

Dasar Hukum dan Bentuk Pelindungan Pekerja Migran

Penempatan dan Pelindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia berlandaskan hukum dan aturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the rights of all migrant workers and members of their families (Konvensi International mengenai Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);
3. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Melalui dasar hukum di atas, bentuk-bentuk pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia di antaranya:

• Sebelum bekerja, meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, penetapan kondisi dan syarat kerja.
• Teknis, meliputi pemberian sosialisasi, peningkatan kualitas pekerja, jaminan sosial, fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migran, pembinaan, dan pengawasan.
• Selama bekerja, meliputi pendataan pekerja, pemantauan dan evaluasi, fasilitas pemenuhan hak dan penyelesaian kasus ketenagakerjaan, serta pendampingan dan pembinaan.
• Setelah bekerja, meliputi fasilitas kepulangan sampai daerah asal, pelaporan kepulangan, penyelesaian pemenuhan hak pekerja, serta pemberdayaan pekerja dan keluarganya.

Penting bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengetahui BNP2TKI demi kelancaran administratif dan pemenuhan hak dan fasilitas pekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Melalui BNP2TKI, Anda bisa bermigrasi dan bekerja di luar negeri dengan aman. Tak hanya memastikan keamanan untuk hidup di luar negeri, Anda juga perlu memastikan pengiriman uang atau pembayaran dana ke Indonesia juga bisa dilakukan dengan aman dan mudah. Jika Anda berada di Malaysia, Anda bisa menggunakan aplikasi Qelola. Melalui Qelola, Anda bisa melakukan pengiriman uang dan banyak pembayaran dari Malaysia ke Indonesia hanya dengan satu aplikasi secara mudah, cepat, dan murah. Bayar tagihan ini-itu hanya dengan aplikasi Qelola di smartphonemu. Yuk, unduh aplikasi Qelola sekarang juga!

Tags: BNP2TKI, BP2MI, Perlindungan Tenaga Kerja, qelola, TKI