Peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) secara khusus mengurus penempatan dan perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI yang bekerja di sektor formal, informal maupun domestik melalui jalur resmi wajib menjadi prioritas badan resmi milik negara ini. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia? Check this out!

Peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

BNP2TKI merupakan lembaga pemerintah non departemen dan lembaga independen yang memiliki hubungan erat terkait dengan TKI. 

• Lembaga Pemerintah Pengelola TKI

Peran pemerintah dalam mengelola TKI melibatkan kerja sama antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemenaker berperan sebagai regulator sedangkan BNP2TKI dan Kemlu sebagai operator. Peran sebagai operator dibedakan menjadi dua sektor, yaitu sektor hulu dan hilir. Sektor hulu meliputi masa persiapan sebelum pemberangkatan, seperti pengecekan dokumen dan kontrak kerja. Pada sektor hulu peran BNP2TKI sebesar 20% dan Kemlu sebesar 80%. Sedangkan sektor hilir meliputi urusan-urusan di luar negeri, seperti pemeriksaan tempat kerja atau konfirmasi spesifikasi TKI yang dibutuhkan pemberi kerja. Pada sektor ini peran BNP2TKI 80% dan Kemlu 20%.

• Menerapkan Kesetaraan Visa untuk TKI Formal dan Informal

Dalam mengatasi kasus terkait sistem kafalah, pemerintah bertindak untuk menerbitkan visa yang sama antara tenaga kerja formal dan informal. Sistem kafalah menempatkan majikan dan pekerjanya sebagai bagian dari properti dan privacy yang tidak boleh diganggu gugat serta banyak diterapkan pada TKI informal. Sistem ini menjadikan lebih kuatnya pengaruh majikan dibandingkan kontrak kerja, sehingga ketika terjadi ketidakadilan kecil kemungkinan berhasil dibawa ke pengadilan. Alasan tindakan BNP2TKI dalam menerbitkan kesetaraan visa antara TKI formal dan informal adalah sistem kafalah tersebut. Kenyataannya bahwa jenis pekerjaan dan durasi waktu kerja antara keduanya hampir sama serta letak perbedaanya hanya pada lokasi dan pihak pemberi kerja. Hal inilah yang mendasari kebijakan penerbitan kesetaraan visa oleh BNP2TKI.

• Perlindungan Hukum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Kontribusi TKI yang besar dan nyata bagi devisa negara telah mendorong berbagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan kerja. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk memberi rasa aman bagi para TKI dari segala hal yang dapat merugikan jiwa dan raganya. Upaya perlindungan ini dilatarbelakangi oleh adanya perlakuan sewenang-wenang dari pemberi kerja kepada TKI yang merugikan fisik dan immaterial. Upaya tersebut sebagai implementasi visi Presiden RI bagi TKI agar mendapat perlindungan hukum ketika menjadi calon TKI. Kemudian memperoleh jaminan kerja pada masa kontrak di luar negeri serta dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki ketika kembali ke Indonesia. 

Peran Pemerintah dalam UU No. 18 Tahun 2017 Terhadap Calon PMI

Peran dan tanggung jawab pemerintah daerah hingga ke pemerintah desa terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari daerahnya sangat diperlukan. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2017 dimana peran daerah akan dimaksimalkan untuk mendata dan mempersiapkan warganya yang akan bekerja ke luar negeri. Selain itu, untuk mempersiapkan kompetensi calon PMI, tentunya melalui pelatihan yang diadakan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai daerah. Dalam UU tersebut juga memuat peran pemerintah sampai pemerintah desa wajib memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. 

Pemerintah desa menjadi corong informasi masyarakat pertama kali. Termasuk dalam hal penyiapan dan verifikasi dokumen bagi warga desanya yang ingin bekerja ke luar negeri. Peran pemerintah desa lainnya termasuk mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat yang memiliki keinginan untuk bekerja ke luar negeri. Desa punya peran penting untuk memangkas para sponsor atau calo agar tidak masuk atau menyusup ke desa-desa, sehingga para PMI memiliki dokumen lengkap dan resmi. Para calon PMI juga diharapkan melapor ke pemerintah desa setempat ketika mengalami masalah apalagi jika muncul sponsor yang memberikan janji-janji.   

UU No. 18 Tahun 2017 ini merupakan hasil perubahan UU No. 38 Tahun 2004 yang menonjolkan peran swasta yang dominan. Nah, dengan UU terbaru peran swasta dalam mengelola dan mendidik para calon PMI dialihkan ke pemerintah daerah (Pemda). Kini, Pemda harus terlibat penuh untuk memantau dan memfasilitasi calon PMI. Peran Pemda hingga pemerintah desa sangat dominan mulai dari awal proses penempatan hingga PMI habis masa kontrak kerja dan kembali ke Indonesia. Pemda harus memastikan dokumentasi kependudukan para calon PMI sebelum berangkat kerja telah tersedia dan resmi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Selanjutnya, Pemda dan BNP2TKI bersama akan memfasilitasi dan mensosialisasikan para calon PMI berangkat ke luar negeri dengan kemampuan dan kompetensi yang mumpuni. 

Pelaporan TKI melalui Perwakilan RI atau Crisis Center

Keberpihakan pemerintah dalam memfasilitasi dan memberikan perlindungan kepada PMI dilakukan secara tetap dan berkelanjutan. PMI bermasalah diarahkan melapor ke perwakilan di luar negeri atau ke Crisis Center BNP2TKI di nomor 0800-1000 dengan gratis atau bebas pulsa dari dalam negeri. Penting diketahui masyarakat bahwa UU ini mengatur perlindungan bagi PMI sejak sebelum berangkat, selama bekerja, dan sepulangnya dari luar negeri. Alangkah baiknya sebelum memutuskan bekerja di luar negeri, calon TKI harus mempertimbangkan, mencari informasi berbagai sumber tentang kondisi pekerjaan. Pastikan Anda bekerja di luar negeri secara resmi dan prosedural. Akan banyak keuntungan yang Anda peroleh ketika menjadi TKI resmi terutama pelayanan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 

 

Tentu TKI yang berhasil mencukupi kebutuhan hidupnya dengan sangat layak, terkadang mereka bisa mengirimkan uang atau membayarkan kebutuhan dari Malaysia. Tidak perlu bingung lagi, kini para TKI bisa membayarkan tagihan listrik, air, pajak motor, pendidikan keluarga di rumah dengan menggunakan aplikasi pembayaran Qelola. Unduh dan install aplikasi Qelola melalui smartphone Anda sekarang juga! Lakukan pendaftaran dan pengaktifan akun Qelola untuk melakukan pembayaran. Dapatkan informasi lebih lengkap di sini.

Tags: BNP2TKI, kemenaker, kesetaraan visa, peran bnp2tki, Perlindungan Tenaga Kerja, perlindungan tki, TKI, uu no 18 tahun 2017, visa tki